PEMILIHAN GUBERNUR/WAKIL GUBERNUR ACEH DAN BUPATI/WAKIL BUPATI ACEH BESAR TANGGAL 15 PEBRUARI 2017 -    PENELITIAN DAN PENCOCOKAN DATA PEMILIH OLEH PPDP MULAI TANGGAL 8 SEPTEMBER HINGGA 7 OKTOBER 2016. PASTIKAN NAMA ANDA TERCANTUM DALAM DAFTAR PEMILIH UNTUK PEMILUKADA 2017
Link Terkait

Pilkada 2017, Pemilih Tak Harus Tunjukkan KTP Untuk Mencoblos

Tuesday, 4 October 2016

Keterangan Foto : Ketua KPU RI Juri Ardiantoro diantara Anggota KPU RI, Ida Budhiati, dan Ketua Bawaslu RI, Muhammad saat Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi 2 DPR RI yang membahas tentang Peraturan Bawaslu dalam Pilkada 2017, Selasa (4/10)

Keterangan Foto : Ketua KPU RI Juri Ardiantoro diantara Anggota KPU RI, Ida Budhiati, dan Ketua Bawaslu RI, Muhammad saat Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi 2 DPR RI yang membahas tentang Peraturan Bawaslu dalam Pilkada 2017, Selasa (4/10)

Jakarta, kpu.go.id – Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Direktur Jenderal (Dirjen) Otonomi Daerah (Otda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menjelaskan bahwa, selama calon pemilih yang akan memberikan hak suaranya tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan yang bersangkutan memberikan hak pilihnya di Tempat Pemungutan Suara (TPS) sebagaimana ia terdaftar, pemilih tersebut tidak harus menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Selasa (4/10).
 

Juri menjelaskan, untuk kriteria pemilih tersebut, yang bersangkutan cukup menunjukkan formulir C6 (Surat Pemberitahuan Memilih) kepada petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) ketika akan masuk ke dalam TPS.
 
“Memang dalam peraturan KPU (PKPU), tidak harus seluruh pemilih yang datang dengan membawa C6 itu menunjukkan KTP. Jadi kalau pemilih itu adalah warga setempat, terdaftar dalam DPT kemudian membawa C6 itu sudah cukup,” kata Juri.
 
Hal tersebut diungkapkan Juri ketika mengkonfirmasi pernyataan Ketua Bawaslu RI, Muhammad, bahwa petugas KPPS di daerah tidak memeriksa seluruh KTP pemilih yang akan memasuki TPS untuk menggunakan hak pilihnya.
 
Juri mengatakan, anggota KPPS akan memeriksa KTP atau identitas kependudukan lainnya jika petugas KPPS tersebut ragu-ragu terhadap identitas calon pemilih yang akan menggunakan hak pilihnya.
 
“Kecuali KPPS tidak pasti, atau ada keraguan bahwa yang bersangkutan adalah pemegang C6 yang sebenarnya. Jadi jika petugas ragu terhadap orang yang dimaksud, petugas wajib untuk meminta identitas/KTP,” lanjut Juri.
 
Lebih lanjut mengenai kriteria pemilih yang dapat memberikan hak pilihnya di TPS, KPU telah mengatur hal tersebut dalam Pasal 6 PKPU Nomor 14 Tahun 2016.
 
Dalam pasal tersebut kriteria pemilih yang berhak memberikan suara di TPS antara lain: Pemilih yang terdaftar dalam DPT di TPS yang bersangkutan; Pemilih yang telah terdaftar dalam DPPh (Daftar Pemilih Pindahan); atau Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya pada hari pemungutan suara dan didaftarkan dalam Model A.Tb-KWK (Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) bagi pemilih yang memberikan hak pilih di TPS menggunakan KTP Elektronik atau Surat Keterangan).
(rap/red. FOTO KPU/dosen/Hupmas)