PEMILIHAN GUBERNUR/WAKIL GUBERNUR ACEH DAN BUPATI/WAKIL BUPATI ACEH BESAR TANGGAL 15 PEBRUARI 2017 -    PENELITIAN DAN PENCOCOKAN DATA PEMILIH OLEH PPDP MULAI TANGGAL 8 SEPTEMBER HINGGA 7 OKTOBER 2016. PASTIKAN NAMA ANDA TERCANTUM DALAM DAFTAR PEMILIH UNTUK PEMILUKADA 2017
Link Terkait

Pemilih Disabilitas: Kami Juga Ingin Memilih

Sunday, 4 September 2016

Sosialiasi tahapan dan penyelenggaraan Pemilukada 2017 oleh KIP Aceh Besar kepada Penyandang Disabiltas yang tergabung dalam Lembaga Roda Tiga Koetaradja (RTK)

Sosialiasi tahapan dan penyelenggaraan Pemilukada 2017 oleh KIP Aceh Besar kepada Penyandang Disabiltas yang tergabung dalam Lembaga Roda Tiga Koetaradja (RTK)

Kota Jantho – Kelompok penyandang disabilitas di Kabupaten Aceh Besar menyatakan ingin berpartisipasi dan menggunakan hak pilihnya dalam Pemilukada 2017 mendatang, sama seperti pemilih normal lainnya. Hal itu terungkap dalam acara sosialisasi Pemilu yang digelar oleh Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Besar kepada para penyandang disabilitas, Minggu (4/2016), di ruang pertemuan kantor Camat Darul Imarah Aceh Besar. Acara yang dilaksanakan oleh KIP bekerjasama dengan lembaga Roda Tiga Koetardja (RTK), sebuah lembaga yang membidangi penyandang disabiltas, ini dihadiri oleh 40 orang penyandang disabilitas dari berbagai jenis.

Husaini, 60 tahun, seorang disabilitas tuna netra menuturkan bahwa dirinya berkeinginan untuk menggunakan haknya dalam Pemilukada mendatang. “Saya telah menggunakan hak pilih saya lebih dari delapan kali selama saya hidup dan dalam kondisi saya yang seperti ini. Insya Allah, saya juga akan menggunakan hak saya pada Pemilu mendatang, namun saya memohon kepada Bapak-Bapak dari KIP agar menyediakan fasilitas yang menjamin bahwa hak kami dapat tersalurkan dengan baik” kata Husaini.

Lebih lanjut, Husaini, yang menyandang tuna netra semenjak lahir ini juga menuturkan keinginannya agar dirinya dapat memberikan langsung hak suaranya tanpa didampingi oleh orang lain. “Terus terang saya tidak mau didampingi oleh petugas pada saat mencoblos, saya tidak mau pilihan saya dilakukan oleh orang lain karena tidak menjamin orang tersebut mencoblos sesuai keinginan saya. Saya minta kepada KIP menyediakan alat pencoblosan yang memungkinkan kami, para tuna netra ini, agar dapat melakukan sendiri pencoblosan tanpa didampingi oleh orang lain” harap Husaini.

Menanggapi hal tersebut, Hafidh Hs, komisioner Aceh Besar mengatakan bahwa sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, pemilih yang memiliki keterbatasan dapat membawa pendamping pada saat melakukan pencoblosan. “Kalau memang Pak Husaini tidak mau didampingi oleh petugas TPS, Bapak bisa membawa orang yang Bapak percayai, seperti istri, anak atau orang lain. Itu adalah salah satu fasilitas yang bisa Bapak gunakan dan dijamin oleh Undang-Undang”.

IMG-20160904-WA0040

Sementara Ade, seorang disabiltas tuna daksa, mengingatkan bahwa tidak semua kaumnya bisa datang ke TPS menyalurkan hak pilihnya. Ade menanyakan bagaimana seorang penyandang tuna grahita (keterbelakangan mental) dalam Pemilukada 2017. “Apakah tuna grahita boleh menggunakan hak pilihnya? Dan apakah KIP mau menjemput bola seandainya ada disabilitas yang benar-benar tidak bisa ke TPS pada hari pemungutan suara?” tanya Ade.

Menjawab pertanyaan Ade, kembali Hafidh menjelaskan, bahwa KIP melalui KPPS pada hari pemungutan suara akan mendatangi pemilih yang tidak bisa hadir ke TPS dengan alasan yang dibenarkan menurut peraturan perundang-undangan. Menurutnya, apabila terdapat pemilih yang berhalangan hadir karena sakit atau alasan lain yang dibenarkan, diharapkan untuk memberitahu kepada KPPS atau PPS masing-masing supaya petugas bisa mendatangi langsung pemilih tersebut. Sedangkan untuk disabilitas tuna grahita, menurut Hafidh, hal tersebut termasuk ke dalam kategori pemilih dengan kondisi gangguan jiwa. “Dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kepemiluan, pemilih tersebut termasuk ke dalam kategori pemilih dengan gangguan kejiwaan, maka pemilih tersebut tidak memiliki hak pilih” terang Hafidh.

Foto bersama disabilitas dengan Komisioner KIP Aceh Besar

Foto bersama disabilitas dengan Komisioner KIP Aceh Besar

Sedangkan Ifwan Sahara, ketua lembaga Roda Tiga Koetardja (RTK) pada kesempatan itu menuturkan keinginan pihaknya kepada KIP Aceh Besar agar benar-benar memperhatikan kemudahan bagi penyandang disabilitas dalam Pemilukada mendatang. Menurutnya pada pelaksanaan beberapa pemilu sebelumnya masih terdapat kendala dan hambatan sehingga mengakibatkan para disabilitas enggan mendatangi TPS. “Masih banyak TPS-TPS yang dibuat tidak ramah bagi para disabilitas, seperti TPS yang berada di lantai dua bangunan sekolah. Tentunya ini sangat memberatkan bagi kaum disabiltas. Jangankan untuk disabilitas, TPS yang berada di lantai dua juga sangat memberatkan bagi pemilih yang berusia tua. Mohon ke depan TPS dibuat lebih akses bagi kami para disabilitas ini” pinta Ifwan Sahara, yang juga merupakan anggota PPK Kecamatan Darul Imarah ini.

Permintaan tersebut juga langsung mendapatkan respon dari KIP Aceh Besar. “Untuk Pemilukada 2017, KIP Aceh Besar akan memerintahkan pembuatan TPS wajib berada di atas tanah, tidak boleh dibuat di lantai dua bangunan sekolah maupun bangunan lainnya. Kami juga akan memerintahkan kepada PPS dan KPPS untuk memastikan pembuatan TPS dilakukan pada tempat-tempat yang memudahkan akses para disabilitas” kata  Hafidh.

Acara sosialisasi yang berlangsung dalam suasana penuh kekeluargaan ini juga menghasilkan komitmen dari para disabilitas untuk berpartisipasi dalam Pemilukada 2017 mendatang. KIP Aceh Besar juga mengingatkan kepada peserta sosialisasi untuk memastikan diri terdaftar dalam daftar pemilih. “Mulai 8 September sampai 7 Oktober 2016, KIP melalui PPDP akan melakukan pemutakhiran data pemilih dengan mendatangi langsung pemilih dari rumah ke rumah. Kami harapkan agar memastikan nama diri dan keluarga kita sudah tercantum dalam daftar pemilih pada Pemilukada 2017” tutup Hafidh.

 

***ompit***