PEMILIHAN GUBERNUR/WAKIL GUBERNUR ACEH DAN BUPATI/WAKIL BUPATI ACEH BESAR TANGGAL 15 PEBRUARI 2017 -    PENELITIAN DAN PENCOCOKAN DATA PEMILIH OLEH PPDP MULAI TANGGAL 8 SEPTEMBER HINGGA 7 OKTOBER 2016. PASTIKAN NAMA ANDA TERCANTUM DALAM DAFTAR PEMILIH UNTUK PEMILUKADA 2017
Link Terkait

Semua Parpol Wajib Memenuhi Persyaratan Pendaftaran Pemilu 2019

Wednesday, 4 October 2017

Keterangan Foto : Komisioner KPU RI Hasyim Asy’ari, Wakil Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Riza Patria, dan Peneliti SPD Daniel Zuchron dalam diskusi pers yang di moderatori jurnalis Koran Sindo Dian “Didi” Ramdhani, Selasa (03/10) di Media Centre KPU RI (www.kpu.go.id)

Jakarta, kpu.go.id – Semua partai politik (parpol) yang hendak mengikuti Pemilu 2019 wajib memenuhi persyaratan pendaftaran di Komisi Pemilihan Umum (KPU). Namun di sisi lain, Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 juga menjelaskan bagi parpol yang telah diverifikasi atau peserta pemilu 2014, tidak perlu dilakukan verifikasi lagi.

Namun ada yang berbeda dengan pemilu 2014, saat itu 100 persen kepengurusan parpol untuk 33 provinsi, dan saat ini provinsi telah menjadi 34 provinsi dengan bertambahnya Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara). Khusus untuk provinsi tersebut, mutlak parpol harus memenuhi persyaratan kepengurusan disana, agar sesuai aturan 100 persen provinsi.

Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Riza Patria dalam diskusi pers dengan tema pendaftaran dan verifikasi parpol, Selasa (03/10) di Media Centre KPU RI.

“KPU sudah betul, mewajibkan semua parpol mendaftar dan harus memenuhi persyaratan sesuai UU. Termasuk untuk Kaltara, mutlak itu. Bagaimana dengan parpol lama, apabila tidak memenuhi syarat di Kaltara, masak tidak bisa memenuhi hanya untuk satu provinsi tersebut, parpol lama juga tidak boleh menggampangkan, semua harus memenuhi syarat tersebut,” tutur Riza.

Kemudian bagaimana KPU menyikapi soal Kaltara tersebut, tambah Riza, KPU dan Bawaslu harus melakukan komunikasi yang baik dan intens dengan parpol. Tetapi Riza meyakini parpol lama bisa memenuhi persyaratan di Kaltara tersebut.

“Kami di pansus dalam menyusun UU Pemilu berpendapat bahwa parpol yang sudah pernah diverifikasi tidak perlu diverifikasi lagi, karena eksistensinya sudah jelas. Namun apabila seperti Pemilu 2014 yang lalu, MK memutuskan parpol lama juga harus diverifikasi lagi, kami juga siap,” tegas Riza di depan awak media.

Senada dengan Riza, Komisioner KPU RI Hasyim Asy’ari juga menjelaskan bahwa persyaratan seperti kepengurusan parpol ini adalah kewajiban sehari-hari parpol dan hal yang biasa, terutama bagi parpol lama, karena kepengurusan ini digunakan juga pada saat pilkada. Jadi Hasyim juga meyakini bahwa pemenuhan persyaratan dokumen, khususnya untuk Kaltara itu bukan hal yang sulit.

“Prinsipnya, KPU pelaksana UU, jadi norma-norma dalam UU itu yang menjadi pedoman KPU. Apabila nanti ada yang mendaftar dan diverifikasi belum memenuhi syarat, ada masa perbaikan, baik di KPU RI maupun di KPU Kabupaten/Kota terkait syarat keanggotaan. Apabila kemudian dinyatakan tidak lolos, akan kita sampaikan juga mana saja yang tidak memenuhi syarat, jadi ada keterbukaan,” jelas Hasyim yang juga menangani verifikasi parpol di KPU RI.

Hasyim juga menegaskan, KPU sudah mempersiapkan semuanya terkait pendaftaran dan verifikasi parpol ini. KPU sudah menyiapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan pedoman tata kerja pendaftaran, serta konsolidasi internal KPU di semuia tingkatan. KPU juga telah melakukan ujicoba SIPOL dengan parpol sebanyak tiga kali.

Pada kesempatan yang sama, peneliti Sindikasi untuk Pemilu dan Demokrasi (SPD) Daniel Zuchron mengungkapkan permasalahan yang terjadi di pendaftaran dan verifikasi pada tahun 2012 yang lalu. Permasalahan-permasalahan tersebut seharusnya sudah bisa diprediksi pada periode ini.

“Tahun 2012, fakta parpol yang tidak lolos verifikasi mengajukan gugatan di DKPP. Kemudian ada dua parpol yang mengajukan gugatan di dua pintu, yaitu PBB di Mahkamah Agung dan PKPI di Bawaslu, kemudian dua-duanya ditetapkan KPU,” ujar Daniel.

Fakta tahun 2012 ada putusan MK yang mewajibkan semua parpol harus diverifikasi lagi, ini menjadi beban KPU dan Bawaslu, tambah Daniel. Beban itu bertambah karena pada saat yang sama, tahapan Pilkada Serentak 2018 juga berjalan beriringan dengan tahapan Pemilu 2019. Semua hal tersebut harus diperhatikan oleh KPU. (Arf/red. FOTO Ieam/Humas KPU)