PEMILIHAN GUBERNUR/WAKIL GUBERNUR ACEH DAN BUPATI/WAKIL BUPATI ACEH BESAR TANGGAL 15 PEBRUARI 2017 -    PENELITIAN DAN PENCOCOKAN DATA PEMILIH OLEH PPDP MULAI TANGGAL 8 SEPTEMBER HINGGA 7 OKTOBER 2016. PASTIKAN NAMA ANDA TERCANTUM DALAM DAFTAR PEMILIH UNTUK PEMILUKADA 2017
Link Terkait

Berita

Semua Parpol Wajib Memenuhi Persyaratan Pendaftaran Pemilu 2019

Wednesday, 4 October 2017

Keterangan Foto : Komisioner KPU RI Hasyim Asy’ari, Wakil Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Riza Patria, dan Peneliti SPD Daniel Zuchron dalam diskusi pers yang di moderatori jurnalis Koran Sindo Dian “Didi” Ramdhani, Selasa (03/10) di Media Centre KPU RI (www.kpu.go.id)

Jakarta, kpu.go.id – Semua partai politik (parpol) yang hendak mengikuti Pemilu 2019 wajib memenuhi persyaratan pendaftaran di Komisi Pemilihan Umum (KPU). Namun di sisi lain, Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 juga menjelaskan bagi parpol yang telah diverifikasi atau peserta pemilu 2014, tidak perlu dilakukan verifikasi lagi.

Namun ada yang berbeda dengan pemilu 2014, saat itu 100 persen kepengurusan parpol untuk 33 provinsi, dan saat ini provinsi telah menjadi 34 provinsi dengan bertambahnya Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara). Khusus untuk provinsi tersebut, mutlak parpol harus memenuhi persyaratan kepengurusan disana, agar sesuai aturan 100 persen provinsi.

Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Riza Patria dalam diskusi pers dengan tema pendaftaran dan verifikasi parpol, Selasa (03/10) di Media Centre KPU RI.

“KPU sudah betul, mewajibkan semua parpol mendaftar dan harus memenuhi persyaratan sesuai UU. Termasuk untuk Kaltara, mutlak itu. Bagaimana dengan parpol lama, apabila tidak memenuhi syarat di Kaltara, masak tidak bisa memenuhi hanya untuk satu provinsi tersebut, parpol lama juga tidak boleh menggampangkan, semua harus memenuhi syarat tersebut,” tutur Riza.

Kemudian bagaimana KPU menyikapi soal Kaltara tersebut, tambah Riza, KPU dan Bawaslu harus melakukan komunikasi yang baik dan intens dengan parpol. Tetapi Riza meyakini parpol lama bisa memenuhi persyaratan di Kaltara tersebut.

“Kami di pansus dalam menyusun UU Pemilu berpendapat bahwa parpol yang sudah pernah diverifikasi tidak perlu diverifikasi lagi, karena eksistensinya sudah jelas. Namun apabila seperti Pemilu 2014 yang lalu, MK memutuskan parpol lama juga harus diverifikasi lagi, kami juga siap,” tegas Riza di depan awak media.

Senada dengan Riza, Komisioner KPU RI Hasyim Asy’ari juga menjelaskan bahwa persyaratan seperti kepengurusan parpol ini adalah kewajiban sehari-hari parpol dan hal yang biasa, terutama bagi parpol lama, karena kepengurusan ini digunakan juga pada saat pilkada. Jadi Hasyim juga meyakini bahwa pemenuhan persyaratan dokumen, khususnya untuk Kaltara itu bukan hal yang sulit.

“Prinsipnya, KPU pelaksana UU, jadi norma-norma dalam UU itu yang menjadi pedoman KPU. Apabila nanti ada yang mendaftar dan diverifikasi belum memenuhi syarat, ada masa perbaikan, baik di KPU RI maupun di KPU Kabupaten/Kota terkait syarat keanggotaan. Apabila kemudian dinyatakan tidak lolos, akan kita sampaikan juga mana saja yang tidak memenuhi syarat, jadi ada keterbukaan,” jelas Hasyim yang juga menangani verifikasi parpol di KPU RI.

Hasyim juga menegaskan, KPU sudah mempersiapkan semuanya terkait pendaftaran dan verifikasi parpol ini. KPU sudah menyiapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan pedoman tata kerja pendaftaran, serta konsolidasi internal KPU di semuia tingkatan. KPU juga telah melakukan ujicoba SIPOL dengan parpol sebanyak tiga kali.

Pada kesempatan yang sama, peneliti Sindikasi untuk Pemilu dan Demokrasi (SPD) Daniel Zuchron mengungkapkan permasalahan yang terjadi di pendaftaran dan verifikasi pada tahun 2012 yang lalu. Permasalahan-permasalahan tersebut seharusnya sudah bisa diprediksi pada periode ini.

“Tahun 2012, fakta parpol yang tidak lolos verifikasi mengajukan gugatan di DKPP. Kemudian ada dua parpol yang mengajukan gugatan di dua pintu, yaitu PBB di Mahkamah Agung dan PKPI di Bawaslu, kemudian dua-duanya ditetapkan KPU,” ujar Daniel.

Fakta tahun 2012 ada putusan MK yang mewajibkan semua parpol harus diverifikasi lagi, ini menjadi beban KPU dan Bawaslu, tambah Daniel. Beban itu bertambah karena pada saat yang sama, tahapan Pilkada Serentak 2018 juga berjalan beriringan dengan tahapan Pemilu 2019. Semua hal tersebut harus diperhatikan oleh KPU. (Arf/red. FOTO Ieam/Humas KPU)

KIP Coret PKP Indonesia Dari Daftar Partai Pengusung

Monday, 6 February 2017

Kota Jantho – Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Besar mencoret Partai Kesatuan dan Persatuan Indonesia sebagai partai pendukung salah satu pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Besar pada Pemilihan Tahun 2017.

Selengkapnya…

KIP Mulai Lakukan Distribusi Logistik Pilkada 2017

Saturday, 28 January 2017

Proses sortir logistik Pilkada 2017 oleh KIP Aceh Besar

Proses sortir logistik Pilkada 2017 oleh KIP Aceh Besar

Kota Jantho – Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Besar terus melakukan persiapan menjelang pelaksanaan Pemilihan tahun 2017. Salah satunya adalah mulai melakukan proses distribusi logistik non surat suara, seperti formulir kebutuhan TPS, PPS dan PPK.

Selengkapnya…

DPT Aceh Besar Ditetapkan

Tuesday, 6 December 2016

Rapat Pleno Terbuka Penetapan DPT oleh KIP Aceh Besar

Rapat Pleno Terbuka Penetapan DPT oleh KIP Aceh Besar

 

Kota Jantho – Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh Besar, Selasa (6/12/2016) menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubenur Aceh serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Besar tahun 2017. Penetapan yang dilakukan dalam Rapat Pleno Terbuka tersebut dihadiri oleh seluruh PPK Aceh Besar, Panwaslih, Tim Kampanye Pasangan Calon, Perwakilan Partai Politik, Disdukcapil dan Kesabangpol setempat.

Jumlah DPT Aceh Besar yang ditetapkan adalah sejumlah 255.335 pemilih,  terdiri dari 126.693 pemilih laki-laki dan 128.642 pemilih perempuan. Dari jumlah tersebut sudah termasuk di dalamnya 8.598 pemilih pemula.

Hafidh Hs, ketua divisi Perencanaan dan Data yang juga membidangi pokja pemilih mengatakan jumlah DPT tersebut mengalami penurunan sebanyak 3.968 pemilih jika dibandingkan dengan jumlah Daftar Pemilih Sementara (DPS) yang ditetapkan pada bulan Oktober lalu. “Mengalami penurunan karena setelah kita lakukan pencermatan dan perbandingan data dengan disdukcapil Aceh Besar, terdapat banyak pemilih dengan berbagai status, seperti meninggal, pindah domisili, ganda, tidak dikenal, dan lain-lain” terang Hafidh.

Selain itu juga terdapat 873 pemilih yang dikeluarkan dari Sidalih karena data yang bersangkutan tidak ditemukan dalam database kependudukan. “Berdasarkan hasil penelusuran oleh Disdukcapil terdapat 873 pemilih yang tidak ditemukan dalam database kependudukan. Oleh PPK dan PPS pun, nama-nama yang bersangkutan juga tidak ditemukan di lapangan, sehingga mereka harus dikeluarkan dari Sidalih setelah mendapatkan rekomendasi Disduk” lanjut Hafidh.

Adapun rincian jumlah DPT dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Daftar Pemilih Tetap (DPT) Aceh Besar

Daftar Pemilih Tetap (DPT) Aceh Besar

 

******

Jumlah Pemilih Sementara Aceh Besar: 259.303

Thursday, 27 October 2016

Kota Jantho – KIP Aceh Besar menetapkan Daftar Pemilih Sementara pada Pemilihan Tahun 2017 mendatang sebanyak 259.303 orang. Acara yang berlangsung di Grand Nanggroe ini (27/10/2016), dihadiri oleh tim kampanye pasangan calon, Panwaslih Aceh Besar, Disdukcapil, perwakilan partai politik, dan seluruh ketua, anggota dan sekretaris PPK dalam wilayah Kabupaten Aceh Besar. KIP juga mengundang pihak LP/rumah tahanan yang terdapat dalam wilayah kerjanya.

Selengkapnya…

Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Bupati Aceh Besar

Tuesday, 25 October 2016

Kota Jantho – Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Besar melakukan pengundian, penetapan dan pengumuman nomor urut pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Besar pada Pemilihan tahun 2017, Selasa (25/10/2016) di Kota Jantho.

Selengkapnya…

Rekapitulasi Calon Perseorangan Gubernur Hasil Perbaikan

Thursday, 20 October 2016

Kota Jantho – Rapat Pleno Rekapitulasi Syarat Dukungan Calon Perseorangan Hasil Perbaikan Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh Pemilihan Tahun 2017.

20161020_112627

20161020_115141

20161020_114937

20161020_112600

 

Negara Danai Kampanye, Calon Di Dorong Perbanyak Kampanye Tatap Muka

Friday, 7 October 2016

www.kpu.go.id

www.kpu.go.id

Jakarta, kpu.go.id- Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Ida Budhiati mengingatkan agar para calon kepala daerah peserta Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pilkada) Tahun 2017 agar lebih  banyak melakukan kegiatan kampanye yang bersifat edukatif.
“Semangat pembuat undang-undang itu ingin mendorong calon-calon melakukan kegiatan kampanye yang sifatnya edukasi, menyapa langsung pemilihnya,” ujarnya.
 
Hal tersebut Ida sampaikan dalam kesempatan Rapat Kerja Persiapan Pelayanan dan Fasilitasi Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Tahun 2017, Jumat (7/10) di Ruang Sidang Utama Gedung KPU RI.
 
Di hadapan para peserta rapat kerja yang terdiri dari perwakilan KPU Provinsi se Indonesia, Ida menghimbau agar KPU di daerah mengingatkan peserta  Pilkada agar perbanyak kampanye dengan metode tatap muka.
 
“Ingatkan kepada calon, kan lebih bagus ketemu langsung kepada calon-calon pemilih dari pada hanya sekedar kenal gambar, gambar wajah dijalanan. Mereka mungkin bisa lebih bahagia disapa langsung oleh calon (pemimpin) nya,” himbau Ida.
 
Himbauan tersebut dikeluarkan terkait dengan beberapa bentuk kampanye yang sudah difasilitasi dan didanai oleh negara, sehingga calon diharapkan dapat lebih fokus melakukan kampanye yang lebih substantif.
 
“Semangatnya ialah mewujudkan kampanye yang adil dan setara, belanja kampanye itu tidak terlalu besar karena sudah difasilitasi oleh negara,” ujar Ida
 
 
Ida menjelaskan KPU telah mendesain berbagai instrumen regulasi demi mewujudkan pelaksanaan kampanye yang efektif, adil dan setara.  Selain mengeluarkan pedoman kampanye dalam bentuk Peraturan KPU dan Petunjuk Teknis Kampante. KPU juga memberikan otoritas kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten untuk menerbitkan keputusan pembatasan belanja kampanye.
 
Ida berharap agar KPU Provinsi/Kabupaten/kota dapat menentukan batas belanja kampanye secara  rasional dengan menggunakan standar biaya daerah dengan tetap memperhatikan asas kewajaran kepatutan.
Hal tersebut merupakan evaluasi penyelenggaraan Pilkada Tahun 2015, dimana masih terdapat daerah yang menetapkan batas maksimal belanja kampanye jauh diatas belanja kampanye real yang dikeluarkan pasangan calon.
 
Ida mencontohkan dalam menentukan batas maksimal pengeluaran kampanye, KPU/Provinsi/Kabupaten dapat mereview laporan dana kampanye pada penyelenggaraan pilkada  sebelumnya dengan catatan apabila pasangan calon meminta kenaikan angka, tetap memperhatikan angka inflasi yang wajar dan patut.
 
Ida mengatakan bahwa KPU telah melakukan simulasi penetapan angka dengan mengunakan dua pendekatan, pendekatan maksimal dan pendekatan kepatutan. Dengan simulasi pendekatan maksimal, didapatkan angka maksimal untuk belanja kampanye di Kabupaten Bekasi sejumlah Rp. 55,3 milyar.
 
“Kira-kira bagaimana ya menjadi bupati, kampanyenya 55,3 milyar,” ujar Ida sedikit begurau.
 
Ida menegaskan bahwa pengaturan tentang biaya kampanye menjadi penting karena hal tersebut dapat membawa dampak yang tidak sederhana kepada pasangan calon.
 
”Ada konsekuensi yang tidak sederhana bagi calon terpilih, harapannya kalau sudah terpilih dia kredibel kemudian punya integritas, bukan pusing bagaimana mengembalikan belanja kampanye yang sekian besar,” tegas Ida.
(ftq/red. FOTO KPU/ftq/Hupmas)

Pilkada 2017, Pemilih Tak Harus Tunjukkan KTP Untuk Mencoblos

Tuesday, 4 October 2016

Keterangan Foto : Ketua KPU RI Juri Ardiantoro diantara Anggota KPU RI, Ida Budhiati, dan Ketua Bawaslu RI, Muhammad saat Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi 2 DPR RI yang membahas tentang Peraturan Bawaslu dalam Pilkada 2017, Selasa (4/10)

Keterangan Foto : Ketua KPU RI Juri Ardiantoro diantara Anggota KPU RI, Ida Budhiati, dan Ketua Bawaslu RI, Muhammad saat Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi 2 DPR RI yang membahas tentang Peraturan Bawaslu dalam Pilkada 2017, Selasa (4/10)

Jakarta, kpu.go.id – Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Direktur Jenderal (Dirjen) Otonomi Daerah (Otda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menjelaskan bahwa, selama calon pemilih yang akan memberikan hak suaranya tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan yang bersangkutan memberikan hak pilihnya di Tempat Pemungutan Suara (TPS) sebagaimana ia terdaftar, pemilih tersebut tidak harus menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Selasa (4/10).
 

Selengkapnya…

Page 1 of 1112345...10...Akhir »