Profil KIP Aceh Besar

Keberadaan lembaga KPU dibentuk melalui Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 22 E ayat (5) yang berbunyi “Pemilihan Umum diselenggarakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri”. Pelaksanaan Undang-Undang Dasar ini melahirkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.

Dalam Undang-Undang tersebut yang dimaksud dengan KPU adalah Lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilu. Sedangkan yang dimaksud dengan KPU Kabupaten/Kota adalah penyelenggara Pemilu yang bertugas melaksanakan Pemilu di Kabupaten/Kota

VISI
“Menjadi penyelenggara Pemilihan Umum yang mandiri, professional, dan berintegritas untuk terwujudnya Pemilu yang LUBER dan JURDIL.”

MISI
Membangun SDM yang kompeten sebagai upaya menciptakan Penyelenggara Pemilu yang profesional;
Menyusun regulasi di bidang Pemilu yang memberikan kepastian hukum, progesif, dan partisipatif;
Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu, khususnya untuk para pemangku kepentingan dan umumnya untuk seluruh masyarakat ;
Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih melalui sosialisasi dan pendidikan pemilih yang berkelanjutan;
Memperkuat kedudukan Organisasi dalam Ketetanegaraan;
Meningkatnya Integritas penyelenggara Pemilu dengan memberikan pemahaman secara intensif dan komprehensif khususnya mengenai kode etik penyelenggara Pemilu;